Syafi'i Anwar membingungkan

Direktur Eksekutif International Center for Islam and Pluralism Syafi'i Anwar kepada Adianto P. Simamora dari The Jakarta Post mengatakan, dirinya akan menyambut baik jika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang korupsi.

I will welcome edicts against corruption or environmental problems, which are much better and relevant than edicts against abstaining from voting, smoking and practicing yoga.

Saya jadi bingung. Setahu saya, fatwa hanya perlu dikeluarkan untuk persoalan yang masih remang-remang. Yang belum diatur jelas di Al-Quran atau Hadits. Makanya para ulama itu pada ambil cuti untuk pergi berkumpul dan berunding.

Tapi ... Bukankah sudah jelas korupsi sama-dan-sebangun dengan mencuri? Dan kalau hukum bagi pencuri sudah jelas, buat apa lagi MUI atau siapapun diminta repot-repot mengeluarkan fatwa bagi koruptor?

Yang juga bikin bingung, Pak Syafi'i Anwar juga bilang "MUI tak perlu masuk ke arena politik". Lantas mengapa dong dia, dalam wawancara yang sama, berharap MUI masuk ke arena kriminalitas? Atau lingkungan hidup?

Dan sebagai direktur eksekutif sebuah lembaga yang namanya mengandung "pluralisme", rasanya tidak pantas deh Syafi'i Anwar mengatakan hasil perundingan para ulama kemarin (tentang yoga, abstain memilih, dan merokok) sebagai kurang relevan.

Setuju atau tidak dengan hasilnya, mbok ya menghargai sedikit dong hasil usaha orang. Inti pluralisme itu saling menghargai, bukan?

------
Wawancara dengan Syafi'i Anwar di The Jakarta Post 2 Februari 2009.