Indonesia Sukses dengan Teleconference?
Monday, September 13, 2004
"Politic is good, dia menjadi jelek karena Anda nggak ikut di dalamnya..."
-Kusmayanto Kadiman, Rektor Institut Teknologi Bandung
Setidaknya sudah ada dua peristiwa yang menunjukkan, betapa ITB tak bisa dengan mudah terlihat bersikap netral di tengah suasana politik yang kian menghangat menuju 20 September kelak. Peristiwa pertama, pembicaraan jarak jauh Kusmayanto Kadiman dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (23/8) di Sasana Budaya Ganesha. Di acara itu SBY "berbagi pemikiran" dan menjanjikan pemenuhan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari APBN. Atau dengan kata lain, ia berkampanye.
Yang kedua adalah pemaparan keberhasilan pemerintahan Megawati dalam acara Temu Silaturahmi Ikatan Alumni ITB, Jumat (3/9) di Aula Timur. Ratusan buletin "Indonesia Sukses" sudah sempat akan disebarkan, sebelum akhirnya diketahui mahasiswa dan ditarik kembali. Adalah Laksamana Sukardi, Menteri Urusan BUMN yang juga Ketua IA-ITB, yang dituding berkampanye bagi Megawati dalam acara tersebut.
Sebenarnya, ITB memiliki tiga komponen yang saling terkait, yaitu: rektorat, mahasiswa, dan alumni. Masing-masing komponen ini turut mewarnai pencitraan ITB di masyarakat. Akan sulit bagi ITB untuk terlihat netral, jika salah satu dari tiga komponen ini memang tidak netral dari awal. Meskipun berbicara sebagai ketua Ikataan Alumni, tingkah Laksamana Sukardi yang memuji-muji keberhasilan pemerintahan Megawati akan berpengaruh netralitas ITB seluruhnya.
Tulisan ini akan lebih mengamati pergerakan "ITB sebagai institusi akademik" yang dipimpin Kusmayanto Kadiman.
***
Institut Teknologi Bandung telah menggariskan perjalanannya bersentuhan dengan dunia politik, terutama sejak masa kampanye legislatif April silam. Kusmayanto, seizin ketua Senat Akademik, mempersilakan partai politik untuk berkampanye di dalam kampus. Menurutnya, membolehkan kampanye dapat memberikan pelajaran politik kepada warga kampus.
Kusmayanto membantah anggapan politik adalah sesuatu yang kotor, dengan ucapannya yang dikutip di awal tulisan ini. Ia yakin jika pelaku-pelaku politik berlaku baik, maka politik juga akan jadi baik.
Walaupun sempat memancing kontroversi -- pihak yang kontra berargumen kampus seharusnya netral -- pelaksanaan kampanye legislatif akhirnya tetap berlangsung di bawah pengaturan sebuah Satuan Tugas Pemilu ITB. Setiap partai politik mendapat kesempatan yang sama menyuarakan janji-janjinya secara resmi dan legal di depan mahasiswa ITB.
***
Sayangnya, usaha menjadikan politik sebagai sesuatu yang ilmiah, rasional, dan terpuji tidak terlaksana dengan mulus. ITB justru terpengaruh dan tergelincir ke ranah politik praktis-pragmatis. Perbedaan antara mana kegiatan politik "resmi" dan mana yang tidak, menjadi semakin buram. Apalagi dengan adanya acara-acara bertendensi kampanye yang dikemas dalam sebuah acara ilmiah.
Sebelum masa kampanye presiden-wakil presiden dimulai, contohnya, ITB telah menghadirkan Amien Rais untuk berbicara dalam Studium Generale (kuliah umum) yang bertajuk "Pemikiran untuk Indonesia Lima Tahun Mendatang". Sulit untuk menghilangkan kecurigaan acara itu adalah kampanye, terlebih mengingat judulnya. Dan pekan depannya, datang pula Siswono Yudohusodo.
Semakin besarlah kecurigaan bahwa ITB memudahkan dua figur ini "mencuri start". Seakan belum cukup, pekan selanjutnya giliran Jusuf Kalla menyambangi kampus tertua diIndonesia
Maka, momen berikutnya adalah saat upacara penerimaan mahasiswa baru 2004. Sebagai demonstrasi peluncuran kartu pintar, mereka disuguhi teleconference SBY-Kusmayanto. Sebelum menelepon SBY, Kusmayanto sempat menghubungi Megawati namun gagal, hanya sampai di operator dan protokol Istana Negara. SBY sendiri mengaku dirinya mengetahui bahwa Megawati juga diajak.
Dengan begini, netralkah Kusmayanto?
Tidak. Ia hanya bersikap adil.
***
Persoalan tidak berhenti sampai sejauh mana kesempatan diberikan kepada pihak Megawati. Lebih jauh, penetapan SBY dan Megawati sebagai tokoh yang dihubungi untuk berbincang itulah masalahnya. Untuk apa sebuah demonstrasi percakapan jarak jauh harus dilakukan dengan figur calon presiden? Apa relevansi antara "pemaparan pemikiran" seorang calon presiden dengan upacara penerimaan mahasiswa baru di ITB?
Akan lebih masuk akal jika misalnya, Kusmayanto berbincang dengan seorang tokoh pendidikan. Atau tokoh lain yang tidak ada kaitannya dengan perpolitikan nasional (sebab forumnya pun bukan forum politik). Bukankah itu lebih elegan dan netral?
Sungguh sayang, sebuah niatan mulia untuk memetik pelajaran politik bagi warga kampus harus menyeret ITB ke dunia politik praktis-pragmatis. Kecemasan berbagai pihak yang semula kontra terhadap kampanye dalam kampus, kini semakin menemukan keterbuktiannya. []
------
Catatan: Acara Studium Generale itu ditolak mahasiswa, sebab dianggap sebagai acara rektorat. Alasannya, pada saat yang hampir bersamaan, akan berlangsung syuting Kupas Tuntas Calon Presiden produksi Trans TV di Sasana Budaya Ganesha, dengan tokoh yang sama. Trans TV bekerjasama dengan mahasiswa untuk pelaksanaan syuting ini.
-Kusmayanto Kadiman, Rektor Institut Teknologi Bandung
Setidaknya sudah ada dua peristiwa yang menunjukkan, betapa ITB tak bisa dengan mudah terlihat bersikap netral di tengah suasana politik yang kian menghangat menuju 20 September kelak. Peristiwa pertama, pembicaraan jarak jauh Kusmayanto Kadiman dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (23/8) di Sasana Budaya Ganesha. Di acara itu SBY "berbagi pemikiran" dan menjanjikan pemenuhan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari APBN. Atau dengan kata lain, ia berkampanye.
Yang kedua adalah pemaparan keberhasilan pemerintahan Megawati dalam acara Temu Silaturahmi Ikatan Alumni ITB, Jumat (3/9) di Aula Timur. Ratusan buletin "Indonesia Sukses" sudah sempat akan disebarkan, sebelum akhirnya diketahui mahasiswa dan ditarik kembali. Adalah Laksamana Sukardi, Menteri Urusan BUMN yang juga Ketua IA-ITB, yang dituding berkampanye bagi Megawati dalam acara tersebut.
Sebenarnya, ITB memiliki tiga komponen yang saling terkait, yaitu: rektorat, mahasiswa, dan alumni. Masing-masing komponen ini turut mewarnai pencitraan ITB di masyarakat. Akan sulit bagi ITB untuk terlihat netral, jika salah satu dari tiga komponen ini memang tidak netral dari awal. Meskipun berbicara sebagai ketua Ikataan Alumni, tingkah Laksamana Sukardi yang memuji-muji keberhasilan pemerintahan Megawati akan berpengaruh netralitas ITB seluruhnya.
Tulisan ini akan lebih mengamati pergerakan "ITB sebagai institusi akademik" yang dipimpin Kusmayanto Kadiman.
***
Institut Teknologi Bandung telah menggariskan perjalanannya bersentuhan dengan dunia politik, terutama sejak masa kampanye legislatif April silam. Kusmayanto, seizin ketua Senat Akademik, mempersilakan partai politik untuk berkampanye di dalam kampus. Menurutnya, membolehkan kampanye dapat memberikan pelajaran politik kepada warga kampus.
Kusmayanto membantah anggapan politik adalah sesuatu yang kotor, dengan ucapannya yang dikutip di awal tulisan ini. Ia yakin jika pelaku-pelaku politik berlaku baik, maka politik juga akan jadi baik.
Walaupun sempat memancing kontroversi -- pihak yang kontra berargumen kampus seharusnya netral -- pelaksanaan kampanye legislatif akhirnya tetap berlangsung di bawah pengaturan sebuah Satuan Tugas Pemilu ITB. Setiap partai politik mendapat kesempatan yang sama menyuarakan janji-janjinya secara resmi dan legal di depan mahasiswa ITB.
***
Sayangnya, usaha menjadikan politik sebagai sesuatu yang ilmiah, rasional, dan terpuji tidak terlaksana dengan mulus. ITB justru terpengaruh dan tergelincir ke ranah politik praktis-pragmatis. Perbedaan antara mana kegiatan politik "resmi" dan mana yang tidak, menjadi semakin buram. Apalagi dengan adanya acara-acara bertendensi kampanye yang dikemas dalam sebuah acara ilmiah.
Sebelum masa kampanye presiden-wakil presiden dimulai, contohnya, ITB telah menghadirkan Amien Rais untuk berbicara dalam Studium Generale (kuliah umum) yang bertajuk "Pemikiran untuk Indonesia Lima Tahun Mendatang". Sulit untuk menghilangkan kecurigaan acara itu adalah kampanye, terlebih mengingat judulnya. Dan pekan depannya, datang pula Siswono Yudohusodo.
Semakin besarlah kecurigaan bahwa ITB memudahkan dua figur ini "mencuri start". Seakan belum cukup, pekan selanjutnya giliran Jusuf Kalla menyambangi kampus tertua di
Maka, momen berikutnya adalah saat upacara penerimaan mahasiswa baru 2004. Sebagai demonstrasi peluncuran kartu pintar, mereka disuguhi teleconference SBY-Kusmayanto. Sebelum menelepon SBY, Kusmayanto sempat menghubungi Megawati namun gagal, hanya sampai di operator dan protokol Istana Negara. SBY sendiri mengaku dirinya mengetahui bahwa Megawati juga diajak.
Dengan begini, netralkah Kusmayanto?
Tidak. Ia hanya bersikap adil.
***
Persoalan tidak berhenti sampai sejauh mana kesempatan diberikan kepada pihak Megawati. Lebih jauh, penetapan SBY dan Megawati sebagai tokoh yang dihubungi untuk berbincang itulah masalahnya. Untuk apa sebuah demonstrasi percakapan jarak jauh harus dilakukan dengan figur calon presiden? Apa relevansi antara "pemaparan pemikiran" seorang calon presiden dengan upacara penerimaan mahasiswa baru di ITB?
Akan lebih masuk akal jika misalnya, Kusmayanto berbincang dengan seorang tokoh pendidikan. Atau tokoh lain yang tidak ada kaitannya dengan perpolitikan nasional (sebab forumnya pun bukan forum politik). Bukankah itu lebih elegan dan netral?
Sungguh sayang, sebuah niatan mulia untuk memetik pelajaran politik bagi warga kampus harus menyeret ITB ke dunia politik praktis-pragmatis. Kecemasan berbagai pihak yang semula kontra terhadap kampanye dalam kampus, kini semakin menemukan keterbuktiannya. []
------
Catatan: Acara Studium Generale itu ditolak mahasiswa, sebab dianggap sebagai acara rektorat. Alasannya, pada saat yang hampir bersamaan, akan berlangsung syuting Kupas Tuntas Calon Presiden produksi Trans TV di Sasana Budaya Ganesha, dengan tokoh yang sama. Trans TV bekerjasama dengan mahasiswa untuk pelaksanaan syuting ini.
