Rawagede Massacre: An Unpublished Story

Tonight I received an email from Batara Hutagalung, a leader of Committee of Dutch Honorary Debts – a group of people that strive for The Netherlands' apology for what they did to Indonesia years ago. The email said that the committee was planning to stage a demonstration in front of Dutch Embassy this Friday.

Batara's email reminded me of my story about Rawagede Massacre that didn't get published, back when I was still an intern reporter at The Jakarta Post. Since it's been almost a year, I would like to just share the story here. Please tell me what you think okay :)

##########

Up until now, Imih still could not forget the day when, at four o’clock in the morning, she saw troops all over her village.

“There were hundreds of them. They opened fire and soon everyone was in panic,” said the 74-year-old woman, recollecting a horrible day she had 60 years ago.

“I quickly told my husband and my father to stay in the house because I knew it was safer there, but my husband – he was so frightened he ran away and got shot.”

The tragedy took place on December 9, 1947, after more than 300 hundreds troops of Netherlands army surrounded Rawagede, a village between Karawang-Bekasi, located about 60 kilometers to the east of Jakarta.

They were in attempt to capture Mr. Lukas Kustario – an Indonesian soldier who had previously attacked some Netherlands facilities.

He recently had damaged a train containing weaponry with another train.

Kustario, according to a report the troops received, had entered Rawagede to join the soldiers force in the city.

However, the wanted soldier actually had left the village for Jakarta the day before.

The troops ordered all residents to get out their houses, gather up in a yard. They separated male citizens from the crowds and made them stood in line.

They asked the people: “Where is Lukas Kustario?! Where are the soldiers?!”

None of the men said anything.

Pissed off by the response, “The troops started to bombard us,” an 84-year-old soldier Saih said.

Saih managed to survive by playing dead. “As they shot, I quickly dropped myself to the ground. A bullet hit my back but I lay still.”

He remembered how the troops continued shooting at all dead bodies to make sure none is alive before they left the scene. They also chased other male residents who were hiding in a nearby river, Kali Rawagede, with some tracker dogs they brought.

When he thought it was safe to make a move, Saih stood up and walked home.

“I saw so many victims,” he said.

“Hundreds of man died that day, making there were only women and children in this village,” said Imih.

All men who were lucky to be alive escaped the village for their lives because the troops were believed to come back anytime.

“It took us two days to bury all 431 dead bodies,” she said.

It is ironic that the massacre happened just one day after Indonesia and Netherlands started the “USS Renville” peace talk.

A monument was built in 1996 in the village to “honor the heroes”. The “Rawagede People Struggle Monument” complex also has a cemetery for the victims.

But not all victims were relocated and buried here. “It’s hard to identify all the victims. We only managed to identify 181 out of 431 victims,” said head of Rawagede Foundation Sukarman, who manages the monument complex.

Every year the people of Rawagede hold a ceremony at the monument to commemorate the tragedy. They sing national anthem. They make moment of silence. They pray for the heroes, and throw flowers at their graves.

They read the story on how Netherlands troops had tore down the entire life of the village.

Moreover, a famous poem from a namely poet Chairil Anwar, dedicated to the victims: “Karawang-Bekasi”.

We, who have lain down between Karawang-Bekasi, cannot shout “Independence!” and carry weapon any more.

Some elderly people are crying as they hear the poem.

While Netherlands considered what happened in Rawagede “a correctional action” – as they claimed the area as their territory at the time – a group of people is currently putting effort on getting Netherlands apology for what they did.

“It was a crime against humanity,” Batara Hutagalung, leader of Committee of Dutch Honorary Debts said.

“The Netherlands surrendered to Japan in 1942 while Indonesia declared its independence in 1945 so it was not also war crime as there was no war at all,” said Batara.

“They should say sorry and pay compensation to the victim’s family to help them prosper. We should reach reconciliation with dignity.”

Talking about compensation, Imih said she just wished to have her house repaired. “That’s all.”

As for Saih, he only wished his family a better life.

The big-hearted old man said he had forgiven Netherlands. “I have no hatred in my heart against them.”

“They were just looking for Mr. Lukas but unfortunately, we really had no idea where he was.”

“Of course even if we did, we would not tell them anyway.”

Kongres yang Tak Tahu Tatakrama Pergaulan Internasional

Andai saja para anggota Kongres Amerika Serikat punya kesempatan menghadiri peringatan ulangtahun ASEAN ke-41 di Jakarta pada 8 Agustus lalu, boleh jadi mereka takkan bertindak dungu mengirimkan surat kepada pemerintah kita yang isinya meminta dua tokoh separatis di Papua “dibebaskan”.

Pukul 9.30 pagi, saya sampai di Sekretariat ASEAN di Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Saya langsung menuju ke sebuah ruangan di pojok lantai dasar, tempat puluhan orang sedang makan minum. Mereka baru saja usai menyelenggarakan upacara pengibaran bendera – yang tak saya ikuti karena terlambat bangun.

Di sana saya melihat Sekretaris Jenderal Surin Pitsuwan sedang dikerubungi beberapa wartawan. Saya mendekat ke arah mereka, dan mengatakan kepada salah seorang wartawan yang saya kenal: “Hey, aren’t we going to have a special session with him later? Why the interview now?”

Hendrawan Setiawan dari RCTI menjawab singkat. “I know, but this is the real interview.”

Oh, oke deh kalo gitu.

Hendrawan adalah satu dari lima belas wartawan negara ASEAN yang sedang mengikuti pelatihan kewartawanan yang diselenggarakan organisasi nonpemerintah Jerman InWEnt dan Sekretariat ASEAN. Selama dua minggu, dari 28 Juli hingga 8 Agustus, mereka menginap di Hotel Ambhara untuk mendengarkan kuliah dari dua pengajar – Martin Loffelhölz dan Andrea Thalemann.

Di minggu pertama, Martin memberi landasan pemahaman tentang apa itu ASEAN – sejarah, kelembagaan, dan kebijakannya. Sedangkan Andrea meneruskan dengan memandu teknik penulisan tentang ASEAN ini di minggu kedua.

Saya sendiri menjadi asisten lokal, membantu Eka Neumann dari globalContact yang menjadi pelaksana.

Sekitar setengah jam kemudian kami semua pun beranjak ke lantai atas untuk audiensi khusus dengan “Mister Es-Ji”. Disanalah, Surin mengatakan sesuatu yang jika saja anggota Kongres AS sempat mendengar, akan mencegah mereka dari berbuat dungu.

Lima belas wartawan ini datang dari semua negara Asia Tenggara kecuali Singapura. Mereka sudah dipersenjatai dengan “amunisi” daftar pertanyaan yang akan ditembakkan ke Mister Es-Ji.

Semuanya berkaitan dengan isu-isu seputar ASEAN, seperti Piagam ASEAN yang sedang ramai dibahas (terutama terkait tiga negara besar yang belum juga meratifikasinya – Indonesia, Filipina, dan Thailand). Ada juga yang hendak bertanya mengenai ASEAN Single Window, yakni proses pengurusan terpadu keluar-masuknya barang ke suatu negara. Atau soal keberadaan ASEAN yang tidak terasa di kalangan masyarakat bawah.

Tentu tak lupa, soal konflik antara Thailand dan Kamboja soal perbatasan negara juga ditanyakan.

ASEAN memang belakangan ini sering kena kecam karena dinilai tak mampu turun tangan dalam menangani konflik yang terjadi antara anggotanya. Ini sesuai prinsip tidak-mau-ikut-campur yang dianut ASEAN.

Tapi bagi dunia Barat (yang antara lain bisa kita lihat dari laporan medianya) prinsip ini lumayan bikin gregetan, terutama kalau persoalannya menyangkut demokrasi dan hak asasi manusia.

Bagaimana mungkin kudeta Thailand dibiarkan terjadi begitu saja (meskipun tanpa pertumpahan darah setetes pun)?

Mengapa kok junta militer Myanmar tidak ditekan supaya membebaskan pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi? Atau setidaknya membuka pintu bagi donor dan sukarelawan asing yang hendak membantu korban Topan Nargis?

Dan sekarang, di tengah konflik sengit antara Thailand dan Kamboja, kok ASEAN diam saja sih?

Surin Pitsuwan dengan kalem meladeni satu persatu pertanyaan lima belas prajurit.

Keberadaan ASEAN memang kurang terasa di masyarakat, katanya, tetapi ada banyak kebijakan pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan mereka, yang sebenarnya diputuskan bersama-sama di tingkat ASEAN. Seperti kebijakan bebas visa antar negara. Atau yang sedang dikerjakan: ASEAN Single Window dan jaringan pembangkit listrik.

Pun sebagai negara besar, Surin bilang, sangatlah wajar jika Indonesia, Thailand dan Filipina perlu waktu lebih panjang dalam meratifikasi Piagam ASEAN. “Penduduk mereka paling banyak dan mereka harus benar-benar memikirkan dampak Piagam itu. Tapi secara umum, mereka sedang mencapai ke arah situ (meratifikasi).”

Soal konflik Thailand dan Kamboja, Surin cukup yakin kedua negara akan dengan sendirinya menemukan titik temu penyelesaian tanpa perlu pertolongan dari luar.

“Saya kira diplomat dua negara itu bisa mencari penyelesaian yang tidak membuat salah satu negara kehilangan muka.

“Anda tahu, empat puluh satu tahun ASEAN berdiri, tak pernah sekalipun ada perang senjata antara anggotanya. Saya kira ini sesuatu yang membanggakan dan akan bertahan.”

Bagaimana dengan ASEAN yang seperti tak punya taji gara-gara prinsip-tidak-mau-ikut-campur?

“Well, non-interference policy is something that is stated in the UN Charter. You respect other’s soverignty. It’s one of the basic rules of international relations.

“But lately there is a new concept called R2P – right to protect – that allows interfering when considered necessary for certain interests.”

Saya hampir saja melonjak girang dari tempat duduk saya, mendengar penjelasan Surin barusan.

Soalnya sekarang jadi jelas bagi saya, negara mana yang ternyata tidak mengenal tatakrama pergaulan antarbangsa. Mentang-mentang sebuah negara dipimpin diktator, bolehnya ribuan pasukan dikirim untuk menyerang negara itu dan menggantung si diktator (atas nama demokrasi, tentu).

Dan saya jadi tahu siapa orang yang tidak punya malu terbang jauh-jauh ke negeri penyelenggara olimpiade, hanya untuk bikin onar di sana dengan mendikte tentang “hak asasi manusia”.

Dan beberapa hari setelah audiensi itu, ketika mendengar kabar ada anggota kongres berbuat dungu mengirim surat kepada pemerintah kita, jadi makin jelas sekarang: anggota kongres negara mana yang sepertinya perlu pelatihan singkat Hubungan Internasional, supaya mereka berhenti mengurusi urusan dapur negara lain!

Hmpf, lain padang lain belalang memang. Anggota kongres Amerika Serikat sudah mengurusi dapur negara orang lain, anggota DPR kita masih sibuk dengan urusan diri sendiri.

Sepertinya bagus juga kalau InWEnt mengadakan pelatihan bersama bagi anggota parlemen sana dan sini, supaya mereka bisa lebih fokus pada urusan dalam negeri sendiri.

Kalau pelatihan itu terlaksana, saya bersedia deh jadi asisten lokalnya.

Serasa Kena Rampok

Kemarin malam kehabisan uang.
Padahal lagi kerja di sebuah kafe di Kemang.
Gawat. ATM BNI nggak ada yang dekat.
ATM Mandiri juga sama, nggak ada yang dekat.

(Padahal ingin memanfaatkan jaringan ATM Bersama).

Akhirnya pergilah ke ATM BCA.
Yang lokasinya persis di sebelah kafe.
Kartu ATM BNI dimasukkan.
PIN diketikkan.
Jumlah uang ditentukan.

Dan ... berhasil!

Tapi kok???

Jumlah tabungan tiba-tiba berkurang Rp 25 ribu??

Gawat juga ternyata.
BCA mengenakan tarif demikian besar bagi pengguna ATM.
Yang bukan nasabah mereka.

Akhirnya kembali bekerja ke kafe.
Dengan perasaan nelangsa.

Serasa kena rampok.